Otonomi Daerah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negative bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namaun di sisi yang lain, krisis tersebut dapat juga memberi ‘’ berkah tersembunyi’’ bagi upaya peningkayan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia dimasa yang akan datang. Mengapa? Karena krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total bagi suluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.  Tema sentral reformasi tersebut adalah mewujudkan masarakat madani, terciptanya good governance. dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Di samping itu, reformasi ini telah juga memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibel sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi diberbagai bidang kehidupan.

Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada kabupten dan kota, tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa yang lalu telah menimbulkan mesalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembagunan dan kehidupan demokrasi di daerah  (Mardiasmo, 1999). Arah dan statutory requiremet (persyaratan hukum) yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehinga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagi tujuan, dan bukan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Besarnya arahan dari pemerintah pusat itu didasarkan pada dua alasan utama, yaitu untuk menjamin stabilitas nasional, dan karena kondisi sumberdaya manusia daerah yang dirasa masih relative lemah. Karena dua alasan ini, sentralisasi otoritas dipandang sabagai prasyaratan untuk persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya pandangan ini terbukti benar. Sepanjang tahun 70-an dan 80-an, misalnya , Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap (shalt, et.al., 1994). Namun dalam jangka panjang, sentralisasi seperti itu telah memunculkan masalah rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta mamperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah (bastin dan semoke, 1992 dalam shat, et.al., 1994).

Kedua, tuntutan pemberian otonomi daerah itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules ( aturan baru) pada semua aspek kehidupan manusia di masa yangakan datang. Di erah seperti ini dimana globalization cascade sudah semakin maluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Dimasa depan, pemerintah sudah terlau besar untuk meyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelsaikan semua masalah yang di hadapi oleh masyarakat (shad,1997)